Massa gabungan BEM dan OKP itu berasal dari BEM Unib, UMB, Unihaz, Unived, KAMMI Daerah Bengkulu dan HMI Cabang Bengkulu. Diantara massa juga bergabung para wartawan yang dipimpin Ketua PWI Cabang Bengkulu, Drs. Riuslan Paguci.
Aksi yang dimulai pukul 10.15 WIB itu diawali dengan melakukan long marc dari Kantor PWI di Jl. Pembangunan Padang Harapan menuju Kantor Gubernur yang berjarak sekitar 700 meter. Saat tiba di pintu gerbang Kantor Gubernur, massa mendapat mendapat pengawalan dari aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Bengkulu AKBP. Joko Suprayitno.
Dalam aksinya, para orator mengecam sikap arogan Nana Sudjana yang dinilai telah melecehkan profesi wartawan. Tampak hadir para pentolan aktivis mahasiswa seperti Melyan Sori (mantan Presiden BEM UMB), Erwan Junaidi (Presiden BEM Unihaz), Kasyo (Presiden BEM Unived), Haryanto (Presiden BEM Unib), Simbuldin Amin (Ketua KAMMI Bengkulu), Medio Yulistio (Ketua HMI Cabang Bengkulu) dan Organdi (Presiden BEM UMB).
Organdi dan Erwan Junaidi menyesalkan sikap Nana Sudjana yang tidak mencerminkan seorang pejabat. Menurut keduanya, sikap mengusir wartawan menunjukkan yang bersangkutan tidak paham kemerdekaan pers. “Kita minta Gubernur mencopot Nana Sudjana dan mengganti dengan figur yang layak. Saya yakin masih banyak orang lokal yang pantas menjadi Kepala BKD,” teriak Organdi.
Seruan serupa disampaikan Medio Yulistio, Melyan Sori, Kasyo, Haryanto dan Simbuldin Amin. “Para pejabat harus menghormati rekan-rekan wartawan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang. Jadi pejabat jangan arogan, tapi harus melayani dan mengayomi masyarakat,” teriak Medio.
Massa mahasiswa sempat mau menerobos pintu gerbang Kantor Gubernur, namun mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Saat kejadian tersebut, GM RBTV Dedy Wahyudi, SE mencoba menenangkan massa. Dalam orasinya Dedy meminta agar massa tidak berbuat anarkis. “Aksi kita damai, tunjukkan kalau kita kaum intelektual, tapi tujuan kita hanya satu copot Nana Sudjana dari jabatannya, sepakat?,” teriak Dedy yang langsung disambut teriakan sepakat oleh massa.
Dalam aksi damai kedua kemarin, massa mahasiswa melakukan teatrikal mempraktekkan cara Nana saat melakukan pengusiran terhadap wartawan. Sejumlah aktivis mengenakan topeng berwajah Nana. Topeng tersebut lalu dibakar di depan teras Kantor Gubernur.
Di tengah orasi, Asisten II Ir. Fauzan Rahim dan Kadishub dan Kominfo Provinsi Ir. Ali Berti datang menemui massa. Saat kedua pejabat ini hendak memberikan tanggapan, massa menolak. “Kami hanya ingin Nana Sudjana dan kami tidak menerima Nana diwakilkan,” ungkap massa yang dimandoi Presiden BEM Unihaz Erwan Junaidi.
Hasilnya dua pejabat pemdaprov ini langsung masuk lagi ke dalam kantor tanpa memberikan penjelasan apapun. Sambil menunggu Nana keluar, massa di luar gedung terus berteriak “Copot Nana dari jabatan sebagai kepala BKD” berkali-kali.
Saat aksi demo berlangsung, Nana berada di kantornya yang terletak di bagian belakang. Terbukti Mobil Dinas BD 44 terparkir di depan kantor BKD yang berlokasi di lingkungan Setdaprov tersebut. Hingga pukul 12.00 WIB Jumat (24/9) kemarin, Nana belum tampak keluar dari ruang kerjanya.
Syamlan Tak Setuju Militer Masuk Birokrasi
Sementara itu Wagub HM. Syamlan, Lc mengaku kurang setuju dengan militer ditempatkan sebagai pejabat sipil di birokrasi apalagi menjabat kepala dinas, karena masih banyak PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan kemampuan untuk menjabat sebagai kepala dinas di jajaran pemdaprov.
“Saya juga tidak tahu kenapa militer yang ditarik untuk menjadi PNS. Karena kalau dibilang tidak ada PNS yang mampu, saya rasa ini tidak benar. Sebab di jajaran Pemdaprov ini sangat banyak PNS yang mampu memegang jabatan sebagai kepala dinas. Jadi wajar ada PNS yang bilang ini tidak adil dan menghambat karier PNS. Lagipula toh kepala BKD lama Darwin saya rasa masih bagus,” ungkap Syamlan.
Saat ditanya alasan kenapa militer ditarik oleh Pemprov untuk menjadi PNS, Syamlan mejawab ini semua persoalan kepentingan dan pertimbangan pimpinan. “Inikan persoalan kepentingan dan petimbangan pimpinan. Kepentingan apa, tergantung yang lihat,” ujar Syamlan.
Dikatakan, penempatan TNI/Polri di dalam birokrasi sipil memang dimungkinkan karena ada aturannya. Namun selayaknya mantan militer ditempatkan pada posisi yang sesuai kemampuan. Nana Sudjana yang sebelumnya ditempatkan sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beberapa waktu lalu, dinilai masih bisa dimaklumi. Sebab SKPD tersebut memang membutuhkan sosok yang tanggap dan memiliki kemampuan militer.
“Untuk penempatan TNI /Polri menjadi PNS dan memegang jabatan birokrasi itu boleh dan ada aturannya. Tapi memang sudah seharusnya ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuannya,” pungkas Syamlan.
Terkait peluang Nana Sudjana untuk diganti, Syamlan mengaku hal tersebut memang ada peluang. Namun semua itu tergantung kepada kepala daerah. “Yang melantik kan gubernur bukan saya, jadi beliulah yang bisa memutuskannya,” demikian Syamlan.
Pejabat Jangan Arogan
Pada bagian lain, Wagub Syamlan mengimbau agar pejabat jangan hanya memiliki kemampuan birokrasi saja, tetapi juga memiliki kemampaun pengendalian emosi yang baik. Karena sebagai pelayan publik harus bisa bersikap dan mengandalikan emosi saat ada kejadian yang tidak diinginkan. “Jangan seperti Kepala Dikpora Rejang Lebong (Gunawan-red) yang mencekik wartawan RPP, inikan premanisme pejabat dan sungguh sangat memprihatinkan,” ujar Syamlan.
Dalam menempatkan, Syamlan mengimbau agar kepala daerah melihat kemampuan dan sikap pejabat tersebut. Jangan sampai menempatkan pejabat yang tidak mampu mengendalikan diri terutama emosinya. “Karena saya rasa jikapun ada informasi yang tidak patut diliput wartawan, pejabat yang bersangkutan bisa bicara baik-baik. Saya rasa wartawanpun akan mengerti, kan mereka juga punya aturan. Jangan malah pejabat bersangkutan melakukan pengusiran ataupun malah mencekik wartawan tersebut,” tandas Syamlan. (jur)(sumber,Harian Rakyat Bengkulu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar